DPR (Dewan Pemeras Rakyat) ?

Musim tur dan liburan ke luar negeri ternyata juga berimbas kepada Bapak Ibu anggota DPR. Mereka memutuskan untuk berlibur tur keliling Eropa. Sebagian dari  mereka ada yang berlibur ke Turki, Belanda, Yunani, Italia dan mungkin masih banyak negara-negara Eropa yang mereka kunjungi.

Upppss…,maaf. Wrong story. Ternyata mereka melakukan kunjungan ke Eropa tersebut untuk melakukan studi banding. Membidik negara-negara maju di Eropa sebagai acuan dalam membentuk RUU (Rancangan Undang-Undang) agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan Negara Indonesia.

Okay..,dua hal diatas jelas-jelas sangat bertentangan. Yang satu merupakan tujuan mulia yang harus kita dukung, dan yang satu lagi hanyalah rencana busuk para anggota DPR yang menghambur-hamburkan uang rakyat untuk sekedar memuaskan nafsu mereka berplesiran.  Dan ternyata, pendapat yang banyak muncul dari masyarakat dan pengamat politik adalah keraguan mereka kepada para anggota DPR yang melakukan kunjungan ke Eropa apakah benar untuk melakukan studi banding???

Hal tersebut disebabkan karena terlalu banyak kejanggalan yang terjadi seperti sejumlah anggota Komisi V DPR RI yang secara diam-diam pergi ke Italia. Mereka berangkat pada Selasa (26/10) malam. Kalau Bapak dan Ibu anggota DPR tersebut memang memiliki niatan baik, kenapa harus sampi sembunyi-sembunyi??

Kejanggalan kedua, datang dari pendapat pengamat politik dari LSI, Burhanudin Muhtadi. Ia mengatakan dengan memilih Italia sebagai tempat untuk studi banding terkait RUU Rumah Susun sangatlah janggal. Menurut Burhan, jika ingin studi banding untuk rumah susun lebih tepat ke Singapura atau Hongkong.

Selama ini belum ada transparansi mengenai hasil kunjungan anggota DPR ke luar negeri. Bahkan, kunjungan ke luar negeri tidak mampu meningkatkan kualitas kerja DPR. Padahal semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan ke publik maksud dan tujuan studi banding sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Namun buktinya hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota DPR yang telah melakukan kunjungan ke Eropa.

Maka dari itu, mungkin ada benarnya, ada pihak yang menyebutkan DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Pemeras Rakyat, karena mereka hanya bisa menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa mampu meningkatkan kualitas kerja DPR. Nah, Bapak Ibu DPR, daripada Anda menghamburkan uang rakyat untuk liburan ke Eropa, lebih baik digunakan untuk membantu saudara kita yang kurang mampu. Masih banyak orang-orang miskin dan kelaparan serta anak-anak yang butuh pendidikan di negara kita tercinta ini. Semoga suatu hari nanti Anda sadar Anda memikul tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang telah mempercayakan Anda untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. (DA)

Rombak lagi..,rombak lagi..

Tanggal 20 Oktober 2010 genap satu tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono memimpin rakyat Indonesia, bersama para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Usia satu tahun ini menjadi daya tarik berbagai elemen bangsa untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Tidak terkecuali dengan SBY yang telah mengadakan rapat dengan Wapres Boediono bersama staf dan pembantu-pembantunya untuk membahas satu tahun kerja mereka.

Ada berbagai isu yang marak dibicarakan pasca satu tahun SBY-boediono, antara lain adanya isu akan ada perubahan kabinet atau pergantian orang yang sekarang sedang menjabat menjadi Menteri, staf atau siapapun pembantu Presiden. Kabarnya ada lima menteri di jajaran KIB II yang disebut-sebut bakal masuk gerbong perombakan (reshuffle) yang akan dilakukan SBY.

Para menteri yang terancam tersebut adalah

·     1.Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar dari PAN

·     2.Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dari PPP,

·     3.Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring dari PKS (one of  

         controversial minister, I guess..,apalagi bagi Anda yang mem-follow Beliau di Twitter)

·     4. Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi dari Demokrat, dan

·     5. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto (profesional).

Apakah rencana perombakan ini dapat menjamin adanya peningkatan kerja?? Hal itu masih diragukan. Tetapi yang pasti, adanya reshuffle kabinet ini dapat menimbulka adanya peningkatan anggaran negara!! Wow!! Pasti dong. Wong untuk membuat dan merealisasikan satu kebijakan pemerintah saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi untuk reshuffle kabinet suatu pemerintahan. Berapa dana yang harus dikucurkan negara jika reshuffle ini benar-benar terjadi??

Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik, kelihatnnya bisa berdampak lebih runyam lagi. Coba perhatikan beberapa menteri yang terancam diganti oleh SBY tersebut, sebagian besar merupakan orang yang berasal dari partai koalisi. Jika isu reshuffle tersebut benar-benar terjadi dapat berdampak pada bertambahnya jumlah partai yang bergabung dalam partai “barisan sakit hati” yang dapat mengancam eksistensi SBY dan Partai Demokrat pada putaran pemilu tahun 2014.

Kabar terakhir  yang saya terima SBY membantah adanya reshuffle kabinet KIB II ini, tetapi berita ini juga masih simpang siur. Pesan yang ingin saya sampaikan. Tolong kepada bapak presiden dan menteri-menterinya sebaiknya jangan terlalu fokus pada urusan pemerintahan, koalisi dan bagaimana caranya agar memenangkan putaran pemilu tahun 2014 dll. Masih sangat banyak urusan Negara yang belum terselesaikan terutama yang berhubungan dengan rakyat. Masalah kemiskinan, kelaparan, desa-desa tertinggal yang rasanya tidak pernah tuntas.  Apalagi akhir-akhir ini berbagai bencana singgah di Indonesia, hendaknya menjadi fokus utama dalam pemerintahan pada saat ini.